Jumat, 30 Maret 2012

MAKALAH TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR PASAL 34 AYAT 1

BAB I
PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Anak jalanan di identikkan bahkan sama dengan fakir miskin dan anak terlantar. Dikatakan fakir miskin karena mereka memang hidup dari keluarga yang sangat miskin tidak berkecukupan dan hidup menderita. Layak dikatakan anak terlantar yang terlihat dari keseharian mereka dimana anak-anak tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, mereka di terlantarkan dan dibiarkan berjibaku mencari kehidupan di alam bebas tanpa memperhitungkan bahaya dan dampak terhadap masa depan si anak.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.
Melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di
Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menetapkan :
• (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dektrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
• penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”
• pengubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat(2) dan ayat (3); Pasal 23E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25 A
• penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara;
• pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anakanak
terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila ia masih berusia dibawah 18 tahun dan belum terikat dengan suatu perkawinan, karena jika ia belum berusia 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan maka ia dapat dikatakan telah dewasa. Penanganan masalah anak merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya orang tua atau keluarga saja, tetapi juga setiap orang yang berada dekat anak tersebut harus dapat membantupertumbuhan anak dengan baik. Mengenai anak terlantar banyak hal yang sebenarnya dapat diatasi seperti adanya panti-panti yang khusus menangani masalah anak terlantar tetapi karena kurangnya tenaga pelaksana dan minimnya dana yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka kelihatannya panti-panti tadi tidak berfungsi dengan baik. Tetapi sekarang semakin banyak yayasanyayasanserta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak melakukan berbagai kegiatan seperti belajar bersama dengan menggunakan fasilitas yang tersedia seperti perpustakaan keliling yang bertujuan untuk menjadikan anak-anak terlantar menjadi orang yang berguna dan lebih baik lagi.


BAB II
MASALAH
Manfaat dari keberadaan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :
• Mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan secara aktif.
• Menjamin para pembuat kebijakan untuk memiliki kesepakatan dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai.
Dalam hubungannya dengan penanganan masalah sosial peraturan perundang-undangan sangat penting, sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pertolongan. Misalnya:
Undang-Undang No. 13 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo mendukung dan mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia. Upaya yang dilakukan oleh Departemen Sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah :
• Pemberian perlindungan sosial , adalah upaya Pemerintah atau masyarakat untuk memeberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensi agar dapat mewujutkan taraf hidup yang wajar.•
• Pemberian bantuan sosial, adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tepat agar lanjut usia potensi dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
• Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lanjut usia dapat mewujutkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
• Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual ,sosial. Pengetahuan, dan ketrampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Anak Balita Terlantar Definisi :Anak yang berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duannya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmanai, rohani maupun sosial. Diatur dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak Terlantar Definisi :Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena tertentu ( karena beberapa kemungkinan :miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tua/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/ wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani rohani maupun sosial. Diatur dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah Definisi :Anak yang berusia 5-18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tidak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Diatur dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak Nakal. Definisi :Anak yang berusia 5-18 tahun yang berprilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, akan mengganggu ketertiban umum, akan tetapi (karena Usia) belum dapat dituntut secara hukum. Diatur dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak Jalanan. Definisi :Anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat-tempat umum. Diatur dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak Cacat Definisi :Anak yang berusia 5-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat menggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari : penyandang cacatfisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Diatur dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Definisi :Seseorang wanita dewasa yang berusia 18 – 59 tahun, belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Definisi Wanita yang berusia 18 – 59 tahun yang terancam Secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan , diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya. Diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 ; Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Lanjut Usia yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah. Difinisi.Lanjut usia ( 60 tahun keatas ) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik. Diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo

Penyandang Cacat Definisi Seseorang yang mengalami kelainan fisik Atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan ( kecelakaan ) sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang Cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental (UU N0.4 tahun 1997) terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.

Penyandang Cacat bekas penderita penyakit kronis. Definisi Seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis seperti kusta dan TBC paru yang dinyatakan sembu / terkendali. Termasuk penyandang cacat jenis ini adalah penderita HIV/AID,dan stroke, tetapi mengalami hambatan fisik dan social untuk melalsanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Diatur dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pengemis Definisi:Orang-orang yang mendapatkan penghasilan Dengan meminta – minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pengemis.
Gelandangan Definisi Orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembarta ditempat umum. Diatur dalam PP No. 31 Tahun 1980 tentang gelandangan.

Keluarga Fakir Miskin Definisi Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atautidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhaqn pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar.

Keluarga Berumah Tak Layak Huni Definisi :Keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Diatur dalam UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Keluarga Rentan Definisi Keluarga muda yang baru menikah ( sampai dengan lima tahun usia pernikahan ) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (penghasilan sekitar 10 % diatas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Diatur dalam UU

Masyarakat Adat Terpencil Definisi Kelompok orang/masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat local dan terpencil dan masih sangat terikat pada sumberdaya alam dan habitatnya yang secara social budaya terasing dan terbelakang dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. Diatur dalam

Korban Bencana Alam Definisi Perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, social maupun ekonomi akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. . Diatur dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penggulangan Bencana.

BAB III
PEMBAHASAN

Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Gepeng , anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak jalanandipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena ridak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita bantu kehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka.

Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-gelandangan dan pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus. Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Ironis memang, masih banyak gepeng dan anak jalanan yang berada di jalan dan meningkat setiap tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang mengempanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu Fakir Miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Berbanding terbalik dengan amanat UUD 1945, saya melihat di berbagai media bahwa penertiban gepeng dan anak jalanan tidak berlandaskan nilai kemanusiaan, mereka di paksa bahkan sampai mereka berasa sakit ketika digiring oleh petugas ke mobil penertiban, seperti nangkap ayam, lalu mereka dibawa di tempat rehabilitasi sosial untuk di data dan setelah itu dilepaskan kembali dan lagi - lagi menghiasi jalanan, perempatan lampu merah, bus, tempat ibadah dan tempat keramaian lainnya. Sedikit sekali dari mereka-gepeng dan anak jalanan yang diberdayakan atau disekolahkan. Walaupun pemprov DKI Jakarta mengeluarkan undang - undang tentang pelarangan pemberian uang dan apapun dengan tujuan menekan angka gepeng dan anak jalanan, tapi tetap saja tidak efektif. Siklus itu tetap berjalan walaupun tanpa hasil yang nyata untuk memelihara atau memberdayakan dan mengurangi jumlah gepeng dan anak jalanan.
Gepeng dan Anak Jalanan juga merupakan manusia yang kurang beruntung. Akibat pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan sungguh - sungguh, banyak sekali dari gepeng dan anak jalanan yang menjadi korban kejahatan, lihat saja kasus mutilasi anak jalanan di daerah pulogadung, tragis memang tapi itulah yang terjadi , selain itu gepeng dan anak jalanan juga dimanfaatkan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab, demi kepentingan pihak tersebut dengan membisniskan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tersebut dan pelecehan seksual, acapkali terjadi terhadap gepeng dan anak jalanan. Andai saja pemerintah mau memperhatikan dan memberdayakan secara sungguh - sungguh mungkin hal yang buruk itu tidak terjadi bahkan angka kemiskinan akan berkurang. Gepeng dan anak Jalanan tidak akan bertambah bahkan tidak akan ada jikalau di daerah perdesaan atau tempat mereka berasal memiliki lapangan pekerjaan dan tidak tersentralisasinya pembangunan di perkotaan saja.

SAAT ini tidak sedikit anak-anak yang berkeliaran di jalan: di sudut-sudut lampu merah. Tidak sekadar berkeliaran, lebih dari itu, mereka menjadikan jalanan sebagai tempat hidup dan menghabiskan hari-hari mereka di jalanan. Mengemis adalah salah satu pilihan yang dilakukan oleh anak jalanan di samping loper koran.
Anak-anak jalanan ini tidak tahu dan tidak mau tahu apakah berdirinya bangunan-bangunan megah, mall, restoran, cafe, bisa merembes ikut mengubah nasib mereka. Anak-anak jalanan sebagai aktor yang melakoni sudut-sudut jalan, juga tidak pernah berpikir mengenai, misalnya, peraturan, rambu-rambu, atau kenyamanan pengguna jalan. Bagi mereka yang penting adalah bagaimana mereka bisa mengais rezeki di jalan.

Fakta membuktikan bahwa keberadaan anak-anak jalanan itu menjadi ruang eksploitatif bagi preman. Bahkan, banyak kasus perdagangan anak yang menimpa anak jalanan. Selain itu, keberadaan mereka juga cenderung akrab dengan tindak kriminal, mereka juga rentan terkena virus narkoba, free sex, dan penyakit moral lainnya yang menghancurkan masa depan anak bangsa. Tentunya, kita mesti prihatin akan kondisi generasi penerus bangsa tersebut, di tengah sistem kehidupan yang semakin global ini, apa jadinya bila sebagian besar anak-anak Indonesia tidak sekolah dan terus-terusan hidup di jalan?

Kita semua tahu, anak, termasuk anak-anak jalanan ini adalah penerus cita-cita bangsa. Anak-anak ini bahkan gambaran masa depan suatu bangsa dan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini nantinya. Kesejahteraan anak-anak ini, menurut penulis, dengan demikian perlu diperhatikan.
Perhatian pada masa depan anak-anak ini tentunya bukan dengan bentuk seremonial, seperti peringatan hari anak nasional yang tiap tahunnya kita peringati. Anak-anak harus mendapat perhatian lebih dari sekadar seremonial ini.
Dipelihara oleh negara?

Secara legal formal, negara boleh menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak jalanan ini. Dalam pasal 34: 1, UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak jalanan merupakan tanggung jawab negara.
Tapi ada yang ganjil. Anak jalanan justru mengalami peningkatan secara kuantitas di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah sub urban.
Hemat penulis, fakta ini menunjukkan ada yang perlu diluruskan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu kebijakan struktural yang belum menyentuh penanganan mereka secara serius.
Pemimpin rakyat sibuk memperkaya diri seolah-olah tanggung jawab memenuhi janji-janji kampanye mereka dianggap selesai saat mereka mendapatkan kusi kekuasaan yang mereka inginkan. Nasib anak-anak jalanan di negeri ini berbanding lurus dengan nasib orang-orang miskin, ditelantarkan dan tidak pernah mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah.
Kalau demikian kenyataannya, adakah maksud Pasal 34: 1 UUD 1945, hendak dibaca: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar “dipelihara” oleh negara. “Dipelihara” dalam tanda kutip, maksudnya selalu ada dan “akan dipelihara” keadaan yang demikian di negeri ini.
Fakta ini menurut penulis juga menunjukkan gagalnya sistem perekonomian yang sedang dibangun di negeri ini, yang diperuntukkan pada keuntungan segelintir orang atau kelompok: yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin dibuat semakin menderita.
Masalah anak-anak jalanan ini menurut penulis adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat kebanyakan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Peran aktif pemerintah
Peran aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan melipatgandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan kemiskinan, pemiskinan dan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa ini.
Peran pemerintah yang penulis maksudkan dibutuhkan untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen di setiap level. Baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada level pelaksana, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Di lembaga legislatif dan di level masyarakat. Di negeri ini, dukungan demikian merupakan sebuah urgensi yang tak boleh ditawar-tawar, bukan sekadar urusan pencitraan diri.

Sudah saatnya pemerintah melipatgandakan upaya untuk menanggulangi persoalan anak jalanan di negeri ini. Anak jalanan di sudut-sudut lampu merah hanyalah satu potret buram di antara ribuan bahkan jutaan kisah orang-orang miskin di negeri ini. Sementara yang perlu diingat: “Keteraturan dalam sebuah bangsa bukan dilihat dari jumlah milyuner yang dimiliki, tetapi dari ketiadaan bencana kelaparan di masyarakatnya,” demikian Mahatma Ghandhi.
Memang, menyelesaikan masalah anak jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Anak-anak adalah potret masa depan Indonesia. Maka, tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan.***

Kemiskinan di negeri ini tak pernah selesai penanganannya. Seiring perjalanan dari waktu ke waktu, nasib orang miskin masih tetap miskin, meski nasibya selalu menjadi perbincangan di gedung-gedung mewah, mulai dari istana negara hingga hotel mewah.
Tentunya kita patut prihatin dengan apa yang terjadi di negara ini, ketika negara memberlakukan tidak manusiawi kepada orang miskin. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta baru-baru ini, bagaimana Pemerintah begitu “galaknya” terhadap kaum miskin, namun tidak bagi pelaku Koruptor.
Jika diperhatikan pada aspek perlindungan anak, Sebenarnya kebijakan ini patut disambut gembira, dimana orang dewasa yang melibatkan anak-anak untuk mengemis akan di tahan 10 tahun penjara atau denda Rp.200 juta. Agar anak tidak dijadikan alat eksploitasi.
Namun jika dilihat secara keseluruhan, tentunya kebijakan ini juga tidak adil bagi seorang miskin, hanya gara-gara mengemis dan mengajak anak kecil dikenakan hukuman sebesar itu, yang tentunya sangat sulit untuk membayangkan jumlah besaran uang tersebut. Boro-boro membayangkan, memegang uang Rp. 100 ribu itu pun belum tentu dapat. Masalah Pengemis tidak lepas dari persoalan Pe-miskinan, dimana orang miskin seharusnya menjadi tanggungjawab negara. Namun di Negara ini, justru orang miskin (pengemis) dibiarkan begitu saja. Bahkan yang lebih aneh, Negara juga mengkriminalkan pekerjaan orang miskin ini.
Tidak heran jika orang miskin tetaplah orang miskin, yang selalu merasakan kesulitan untuk mengakses pekerjaan, mendapatkan layanan kesehatan, hingga pendidikan bagi anak-anak mereka, serta mendapatkan kemudahan jaminan sosial lainnya dari negara, justru semakin menderita.
Meski kita tahu, bahwa kita punya UUD ‘45 amandemen ke 4, pada pasal 34, ayat
1. menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat
Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sayangnya UUD ‘45 ini justru bertentangan dengan KUHP pasal 504, ayat:
1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
Pasal 505
1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
Biasanya Pasal inilah yang sering digunakan oleh Polisi maupun Satpol PP untuk melakukan razia terhadap para pengemis dan gelandangan. Para aparat inilah yang kadang telah “menumpulkan hatinya” dan tidak mau tahu kenapa seseorang menjadi pengemis atau gelandangan.
Mereka yang selama ini menjadi miskin dan melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang tentunya bukanlah kehendaknya. Jika ada pilihan, mereka yang rata-rata menjadi pengemis atau menggelandang tentunya memilih pekerjaan yang tetap, dan penghasilan yang mencukupi. Namun pilihan itu hanyalah sebuah ilusi, ketika mereka masih hidup disebuah negara yang diliputi perilaku yang lebih tidak terpuji yang bernama KORUPSI.
Sayangnya Negeri ini lebih memilih mencari aman, dengan cara mempertajam hukuman bagi orang yang lemah dan miskin dibanding dengan para pelaku tindakan pidana Korupsi.
fasilitas yang tersedia seperti perpustakaan keliling yang bertujuan untuk Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantarpada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di
lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila ia masih berusia dibawah 18 tahun dan belum terikat dengan suatu perkawinan, karena jika ia belum berusia 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan maka ia dapat dikatakan telah dewasa. Penanganan masalah anak merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya orang tua atau keluarga saja, tetapi juga setiap orang yang berada dekat anak tersebut harus dapat membantu pertumbuhan anak dengan baik. Mengenai anak terlantar banyak hal yang sebenarnya dapat diatasi seperti adanya panti-panti yang khusus menangani masalah anak terlantar tetapi
karena kurangnya tenaga pelaksana dan minimnya dana yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka kelihatannya panti-panti tadi tidak berfungsi dengan baik. Tetapi sekarang semakin banyak yayasan – yayasan serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak melakukan berbagai kegiatan seperti belajar bersama dengan menggunakan menjadikan anak-anak terlantar menjadi orang yang berguna dan lebih baik

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hukum atau perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang menjadi pondasi atau landasan konstitusional bagi kebijakan sosial. Dalam pelaksanaannya perundang-undangan mengatur berbagai program-program kebijakan dalam mengatasi permasalahan sosial. Tanpa perundang-undangan suatu kebijakan tidak dapat berjalan secara efektif, dan kebijakan itu dianggap gagal oleh masyarakat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan,persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,pengundangan, dan penyebarluasan.

B. Rekomendasi
1. Rekomendasi untuk pemerintah yaitu pada saat pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan haruslah untuk kepentingan dan memihak masyarakat.
2. Bagi generasi muda hendaknya memahami pentingnya suatu perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3.Untuk teman-teman pekerja sosial sangat penting mengetahui dan memahami dalam pembuatan perundang-undanagan dan realisasinya di masyarakat karena kita sebagai pekerja sosial akan langsung terjun ke masyarakat dan membantu dalam pemecahan masalah sosial.
4. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan perundang-undangan demi tercapainya tujuan pemecahan masalah sosial.

1 komentar:

  1. good... we must be to action not talk only....taking care for another....

    BalasHapus